Indonesia Makin Kacau
Gejolak ekonomi dunia
Perang mata uang telah disulut oleh Cina. Dunia kalang kabut. Indonesia bakal kena hantam.
Sampai sekarang belum jelas, langkah-langkah apa yang akan diambil oleh para rekan dagang Cina untuk melakukan pembalasan. Apalagi mereka juga belum siap untuk melakukan devaluasi mata uang secara radikal sebagaimana telah dilakukan oleh Cina. Namun, bisa dipastikan, mereka tak akan tinggal diam.
Perang mata uang, yang dilakukan Cina dengan mendevaluasikan yuan sebesar 1,9%, memang membuat perekonomian dunia gonjang-ganjing. Mereka tak menduga bahwa perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut akan mengambil langkah secepat itu. Spekulasi yang meyakini The Fed akan menaikkan suku bunga, pun kini menguap.
Pemerintah Cina berharap, melemahnya nilai Yuan akan membuat dunia kembali dibanjiri oleh barang-barang murah dari Cina. Para tuan rumah bakal kelabakan karena tak akan sanggup bersaing melawan serbuan ‘Made In’ China tersebut. Maka, hantu PHK massal bakal kian ganas mencekik mereka.
Indonesia bukanlah pengecualian. Apalagi Cina adalah pasar ekpor terbesar Indonesia. Merosotnya nilai yuan akan membuat daya beli negara tersebut ikut rontok, sehingga impornya – termasuk dari Indonesia - bakal turun.
Di lain isi, Indonesia juga bakal kelabakan menghadapi serbuan barang murah dari Cina. Padahal, sekarang saja, serbuan tersebut telah membuat banyak produsen lokal mengeluh karena pasarnya diserobot Cina. Maklum, produk Cina yang masuk ke Indonesia, baik secara resmi maupun selundupan, terdiri dari berbagai macam jenis dari alat pertanian, tekstil, elektronik, mesin diesel, sampai batik.
Sejauh ini pemerintah RI masih lebih suka diam. Mungkin masih menghitung untung-rugi bila melibatkan diri dalam perang mata uang tersebut. Secara ekonomi, perang ini memang memiliki dua sisi berbeda. Di satu sisi, bila melakukan devaluasi rupiah, menguntungkan ekspor. Di lain sisi, devaluasi tersebut membuat beban utang luar negeri membengkak, dan rakyat bisa marah besar karena biaya hidup makin tinggi.
Sebagai negara yang masih sangat tergantung pada impor, melakukan devaluasi rupiah bisa membuat harga banyak barang kebutuhan naik. Proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dengan utang luar negeri juga bisa menjadi tidak layak, karena dari sisi rupiah biayanya pasti membengkak.
Perusahaan swasta yang belakangan ini gencar berburu utang ke luar negeri jelas bakal terpukul. Meminjam istilah tinju, mereka bahkan kena double blow. Apa boleh buat, meski proyek-proyek mereka dibiayai dollar, pemerintah mewajibkan penjualan produknya dalam rupiah yang nilainya merosot terus. Sedangkan daya beli konsumennya, sama dengan rupiah, juga merosot!
Bagaimanapun juga, IMF punya gambaran positif tentang devaluasi mata uang. Yakni dapat meningkatkan produksi dalam negeri karena ekspor meningkat, sehingga lebih banyak tenaga terserap. Selain itu, peningkatan ekspor bisa mendorong kenaikan cadangan devisa. Hanya saja, menurut IMF, devaluasi sebaiknya dilakukan ketika peningkatan anggaran belanja pemerintah tak bisa diandalkan, atau ketika peningkatan ekspor bisa menetralisir defisit neraca pembayaran.
Kini tak mustahil bila banyak negara, termasuk yang sudah maju, akan meladeni Cina dengan melakukan devaluasi mata uang mereka. Bagi mereka, apapun risikonya, banjir barang impor harus disetop. Mereka juga tak peduli bahwa apa yang mereka lakukan akan membuat ekspor Amerika makin loyo sehingga memaksa The Fed membatalkan kenaikan suku bunganya.
Bila hal ini terjadi, suka atau tidak, Indonesia tampaknya harus melibatkan diri. Bahwa saat ini, sebagaimana catatan BI, nilai rupiah sebenarnya sudah terlalu murah, ya tetap harus ikut atau banjir barang impor makin menggila.
Di tengah perekonomian yang sedang amburadul, dan absennya kepemimpinan yang kuat dan cerdas, pertarungan mata uang tersebut bisa membuat inflasi kian membubung. Masyarakat yang panik akan mudah terprovokasi, dan beraksi sendiri-sendiri.
Ditambah dengan suhu politik yang sedang menghangat akibat Pilkada serentak pada Desember nanti, suasana bakal kian runyam. Sesuai dengan karakter politik Indonesia, yang kalah bisa berbuat apa saja, termasuk merusak ketertiban dan keamanan masyarakat. Isu-isu ekonomi pun bakal mereka eksploitasi untuk membangkitkan amarah pendukungnya.
Dalam situasi seperti itu, tak musthail bila Presiden Jokowi menyatakan perombakan kabinet lagi. Hal ini setidaknya untuk mengingatkan masyarakat bahwa yang paling bertanggungjawab atas ketidak-beresan ekonomi adalah para menteri.
- See more at: http://indonesianreview.com
Sampai sekarang belum jelas, langkah-langkah apa yang akan diambil oleh para rekan dagang Cina untuk melakukan pembalasan. Apalagi mereka juga belum siap untuk melakukan devaluasi mata uang secara radikal sebagaimana telah dilakukan oleh Cina. Namun, bisa dipastikan, mereka tak akan tinggal diam.
Perang mata uang, yang dilakukan Cina dengan mendevaluasikan yuan sebesar 1,9%, memang membuat perekonomian dunia gonjang-ganjing. Mereka tak menduga bahwa perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut akan mengambil langkah secepat itu. Spekulasi yang meyakini The Fed akan menaikkan suku bunga, pun kini menguap.
Pemerintah Cina berharap, melemahnya nilai Yuan akan membuat dunia kembali dibanjiri oleh barang-barang murah dari Cina. Para tuan rumah bakal kelabakan karena tak akan sanggup bersaing melawan serbuan ‘Made In’ China tersebut. Maka, hantu PHK massal bakal kian ganas mencekik mereka.
Indonesia bukanlah pengecualian. Apalagi Cina adalah pasar ekpor terbesar Indonesia. Merosotnya nilai yuan akan membuat daya beli negara tersebut ikut rontok, sehingga impornya – termasuk dari Indonesia - bakal turun.
Di lain isi, Indonesia juga bakal kelabakan menghadapi serbuan barang murah dari Cina. Padahal, sekarang saja, serbuan tersebut telah membuat banyak produsen lokal mengeluh karena pasarnya diserobot Cina. Maklum, produk Cina yang masuk ke Indonesia, baik secara resmi maupun selundupan, terdiri dari berbagai macam jenis dari alat pertanian, tekstil, elektronik, mesin diesel, sampai batik.
Sejauh ini pemerintah RI masih lebih suka diam. Mungkin masih menghitung untung-rugi bila melibatkan diri dalam perang mata uang tersebut. Secara ekonomi, perang ini memang memiliki dua sisi berbeda. Di satu sisi, bila melakukan devaluasi rupiah, menguntungkan ekspor. Di lain sisi, devaluasi tersebut membuat beban utang luar negeri membengkak, dan rakyat bisa marah besar karena biaya hidup makin tinggi.
Sebagai negara yang masih sangat tergantung pada impor, melakukan devaluasi rupiah bisa membuat harga banyak barang kebutuhan naik. Proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dengan utang luar negeri juga bisa menjadi tidak layak, karena dari sisi rupiah biayanya pasti membengkak.
Perusahaan swasta yang belakangan ini gencar berburu utang ke luar negeri jelas bakal terpukul. Meminjam istilah tinju, mereka bahkan kena double blow. Apa boleh buat, meski proyek-proyek mereka dibiayai dollar, pemerintah mewajibkan penjualan produknya dalam rupiah yang nilainya merosot terus. Sedangkan daya beli konsumennya, sama dengan rupiah, juga merosot!
Bagaimanapun juga, IMF punya gambaran positif tentang devaluasi mata uang. Yakni dapat meningkatkan produksi dalam negeri karena ekspor meningkat, sehingga lebih banyak tenaga terserap. Selain itu, peningkatan ekspor bisa mendorong kenaikan cadangan devisa. Hanya saja, menurut IMF, devaluasi sebaiknya dilakukan ketika peningkatan anggaran belanja pemerintah tak bisa diandalkan, atau ketika peningkatan ekspor bisa menetralisir defisit neraca pembayaran.
Kini tak mustahil bila banyak negara, termasuk yang sudah maju, akan meladeni Cina dengan melakukan devaluasi mata uang mereka. Bagi mereka, apapun risikonya, banjir barang impor harus disetop. Mereka juga tak peduli bahwa apa yang mereka lakukan akan membuat ekspor Amerika makin loyo sehingga memaksa The Fed membatalkan kenaikan suku bunganya.
Bila hal ini terjadi, suka atau tidak, Indonesia tampaknya harus melibatkan diri. Bahwa saat ini, sebagaimana catatan BI, nilai rupiah sebenarnya sudah terlalu murah, ya tetap harus ikut atau banjir barang impor makin menggila.
Di tengah perekonomian yang sedang amburadul, dan absennya kepemimpinan yang kuat dan cerdas, pertarungan mata uang tersebut bisa membuat inflasi kian membubung. Masyarakat yang panik akan mudah terprovokasi, dan beraksi sendiri-sendiri.
Ditambah dengan suhu politik yang sedang menghangat akibat Pilkada serentak pada Desember nanti, suasana bakal kian runyam. Sesuai dengan karakter politik Indonesia, yang kalah bisa berbuat apa saja, termasuk merusak ketertiban dan keamanan masyarakat. Isu-isu ekonomi pun bakal mereka eksploitasi untuk membangkitkan amarah pendukungnya.
Dalam situasi seperti itu, tak musthail bila Presiden Jokowi menyatakan perombakan kabinet lagi. Hal ini setidaknya untuk mengingatkan masyarakat bahwa yang paling bertanggungjawab atas ketidak-beresan ekonomi adalah para menteri.
- See more at: http://indonesianreview.com
Post a Comment