Gubernur Papua Tolak Tuduhan Menko Polhukam

Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 kepada Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12). (Antara/Prasetyo Utomo)

Jayapura -Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membuat Gubernur Papua Lukas Enembe angkat bicara.

Luhut di Kantor Kemko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/8) lalu, menyinggung ketidakhadirin Lukas Enembe saat kunjungan Presiden Jokowi dan sebagian dana Papua menguap tidak jelas.

Lukas pun membela diri. Pada kunjungan pertama presiden, dirinya ada di Papua dan kunjungan kedua dirinya tak berada di Papua karena sakit. Dalam kunjungan kedua Presdiden Jokowi, dirinya telah mengutus istrinya Yulce Enembe serta Wakil Gubernur Klemen Tinal.

Soal ada dana Papua menguap tidak jelas? "Papua tidak sama dengan provinsi lain. Untuk itu, media dan menteri jangan menyudutkan Papua. Memang masalah di Papua cukup banyak, tapi bukan berarti menteri datang dan sekadar bicara masalah selesai, tidak bisa. Dia harus memahami persoalan Papua," katanya.
Lukas mengatakan dana pembangunan infrastruktur dan kesejahteran Rp 37 triliun.
"Untuk Provinsi, dana tranfer kami terima Rp 37 triliun lebih, sisanya ke kabupaten-kota dan instansi vertikal. Jadi kalau bilang dana menguap, itu menguap ke mana karena semua dana masuk ke kabupaten masing-masing. Kalau mau hentikan, ya hentikan karena dana itu dari pusat langsung masuk ke Papua," kata Lukas Enembe, Jumat (21/8).

Lukas menjelaskan, dana dari pusat untuk Provinsi Papua adalah Rp 37 triliun, terdiri dari dana alokasi khusus Rp 4 triliun lebih dan dana alokasi umum Rp 2 triliun, sisanya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua.

"Semua jelas, jadi saya pikir yang seharusnya bicara soal keuangan adalah menteri keuangan karena dia yang mentransfer dana dana tersebut,"ujarnya.
Lukas mengatakan semua dana yang masuk ke Papua ditranfer pemerintah pusat melalui APBD, tidak ada dari luar kecuali PAD. Jadi kalau ada anggapan anggapan miring, itu hanya kepentingan orang-orang tertentu untuk persiapan pilkada 2018.

Sementara itu, Ketua Gerakan Papua Optimis Papua dan Papua Barat, Jimy Demianus Idjie menegaskan sebaiknya seorang kepala daerah selalu berada di tempat, supaya mendengar apa yang terjadi di tengah masyarakatnya dan program-program kebijakan itu harus mengena dan mengevaluasi kinerjanya.

"Kalau kepala daerah sibuk ke Jakarta yang lagi-lagi yang biasa saya dengar lakukan lobi anggaran, kan ada staf-staf ahli yang lakukan itu. Mereka saja diberdayakan melakukan tugas-tugas lobi anggaran. Jadi kepala daerah tidak selalu meninggalkan daerahnya. Saya pikir pernyataan menko polhukam itu 80 persen itu benar. Tapi ada juga kepala daerah di Papua yang serius mengurus daerahnya, kalaupun ada urusan ke Jakarta itu ada urusan penting yang memang mendesak, "ujarnya saat dihubungi SP, Jumat malam.

Sumber:  http://www.beritasatu.com