Dari Posko Dibongkar Sampai Papan Nama Dicabut?

“Biar posko dibongkar, biar posko dibongkar, pasti Papua Merdeka” demikian penggalan lirik lagu perjuangan Papua. Lagu ini begitu semangat dan hampir disemua kalangan rakyat Papua sudah dengar dan tahu. Sama seperti lagu-lagu semangat republik Indonesia,  papua juga punya sederet lagu-lagu perjuangan dan semangat kemerdekaan.

Lalu apa hubungannya? Kembali ke beberapa waktu yang lalu sekitar tahun 1999 – 2002, dimana saat memanas tuntutan Papua Merdeka, posko-posko Papua di buka hampir diseantero tanah Papua. Disetiap posko dijaga oleh satgas dengan tanda baju bergambar bendera papua, bintang kejora. Aktivis Papua dengan kobaran semangat membakar, serasa suasana saat itu bak dialam kemerdekaan tanpa si penjajah. Bendera Papua, bintang dikibarkan, simbol-simbol atribut Negara Papua dipakai, tanpa ada rasa takut. Kita bebas! Kita merdeka! Papua merdeka! Suara-suara pekikan semangat yang masih tergiang didalam ingatan.

Suasana mulai berubah saat rezim berganti rezim, penguasa penjajah dengan leluasa, kuasa dan kekuatan militernya mulai melakukan tindakan-tindakan represif. Posko-posko mulai ditutup, yang ada diposko diamankan, barang-barang secretariat dibawah untuk dijadikan barang bukti. Ini makar, mendirikan Negara didalam negara, What? Benarkah demikian? Tapi tindakan itu benar-benar dipaksakan. Posko-posko papua benar-benar ditutup, beberapa tahun sudah lewat dari masa-masa itu. Hanya secara umum tanpa mendetail cerita dari peristiwa-peristiwa pada saat itu. Tetapi bisa dilihat dari adanya kesamaan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian.

The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) wadah koordinasi dan bukti persatuan perjuangan gerakan pembebasan Bangsa Papua yang telah resmi menjadi observer  (pengamat) di Melanesian Spearhead Group (MSG) bersama dengan Indonesia adalah salahsatu kemajuan penting dalam perjuangan bangsa Papua dengan cara-cara damai dan bermartabat.
Indonesia mengganggap ULMWP adalah kelompok Papua yang ada diluar negeri, dan tidak punya dukungan dalam negeri Papua ternyata salah besar, faktanya, bisa dilihat pada awal terbentuknya dan saat akan masuk menjadi anggota/observer di MSG. ada serangkaian aksi dukungan dari dalam negeri Papua, dari tujuh wilayah di Papua. Selain di papua, ada aksi dukungan dari kalangan kaum intelek, mahasiswa Papua didalam dan diluar Papua. Dan fakta yang lebih nyata lagi adalah, sekretariat atau kantor-kantor ULMWP  sudah ada dibeberapa Wilayah di Papua.

Perdana Mentri didepan Papan Nama ULMWP - foto Jubi

Kantor  The United Liberation Movement for West Papua di wilayah Lapago – Wamena yang baru saja diresmikan sehari kemudian dicabut oleh pihak aparat keamanan.
 Diikutip dari pernyataan Kapolres Jayawijaya, AKBP Semmy Ronny Thabaa, sebagaimana dimuat di tabloidjubi.com :
“Cuma yang tidak boleh itu ada lambang-lambang atau embel-embel maupun slogan dari organisasi-organisasi terlarang yang memang asasnya bukan Pancasila, visi misi nya itu tentu bertentangan dengan negara kesatuan RI. Jadi, keberadaan mereka pun sudah harus diantisipasi. Hari ini juga saya sudah undang panitia untuk minta klarifikasi terkait dengan kegiatan kantor bukan ibadah syukur,” tegasnya. 

lihat di jubi: Papan Nama Kantor ULMWP Dicabut Polisi
lihat juga : 5000-an Orang Hadiri Peresmian Kantor ULMWP di Wamena

Ada dua pertanyaan kemudian hadir, pertama, "organisasi terlarang" dan kedua "asas pancasila". Organisasi terlarang itu secara aturan Indonesia, tetapi tidak secara bangsa Papua. ULMWP adalah wadah persatuan resmi dan sah milik rakyat Papua. Perlu dipahami dengan baik. Karena dasar dari dibentuknya wadah ini, adalah dari bangsa Papua dan bukan bangsa Indonesia. ULMWP ada diatas wilayah bangsa Papua maka itu adalah sah.
Menyangkut dengan asas Pancasila, pancasila adalah hasil rumusan para pemimpin negara Indonesia dipulau jawa, papua baru berintegrasi melalui pepera yang masih dipertanyakan keabsahannya karena tidak sesuai kesepakatan satu orang satu suara, ada fakta sejarah yang perlu dibuka dengan jujur, siapa wakil papua yang ikut dan mengambil bagian didalam merumuskan pancasila itu? Sehingga harus dipaksakan berlaku hari ini diatas wilayah-wilayah bangsa Papua? Tidak ada dalam catatan sejarah Indonesia satu wakil papua didalam rumusan tersebut. Tidak jelas.
Sehingga alasn asas sangat tidak tepat. Bangsa Papua sudah siap, bahkan sudah lengkap dengan syarat-syarat negara  itu. Bangsa Papua sudah punya semua, fakta sejarah yang terkesan dipaksakan sudah tidak tepat lagi karena hanya akan menambah rankaian pertanyaan bagi kami generasi muda Papua.

 Begitulah, aparat dilapangan menjalankan tugas sesuai perintah atasan, padahal para aparat di Papua juga tahu bahwa aksi-aksi dan tuntutan Papua untuk bernegara sudah sangat-sangat nyata, walaupun dibungkam dengan berbagai alasan dan cara. Biar posko dibongkar, papan nama dicabut tetap saja semangat perjuangan kemerdekaan itu menyala dan berkobar didalam sanubari. Generasi Papua tidak berdiam, selalu optimis, akhir dari pendudukan ada masanya. Bangsa Papua akan diakui sebagai suatu Negara yang merdeka.
Catatan : Phaul Heger