Sampah, Menjijikan Melihat Drakula Raksasa dan Serigala bertarung Merebut Kekuasaan
★Sampah, menjijikan melihat Drakula raksasa dan serigala bertarung merebut kekuasaan★
Dulu mereka segaja menutupi kerakusan dan kepentingan mereka sendiri. Mereka, Imperialisme As dan klas Borjuasi monopoli beserta klas reaksioner pendukungnya, terus memproduksi juga menyebarluaskan kebohongan besar dan takhyul, bahwa rakyat papua tidak bisa hidup tanpa berharap pada imperialisme As, dan bila tanpa investasi kaum imperialis.
Imperialisme As dan Borjuasi Monopoli telah menunjukan kerakusan akan Sumber daya alam papua. Kita tidak membuka kedok busuknya, mereka sendiri yang menunjukan watak aslinya. Dan akhirnya jelas bahwa merakalah yang membutuhkan kita dan kekayaan alam di negri kita.
Oleh Pemerintahan kolonial, setelah menetapkan PP No. 1 Tahun 2017 degan beberapa persyaratan bagi semua perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia: pertama, semua perusahaan tambang yang memiliki Kontrak Karya harus mengubah izinnya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) jika ingin mengekspor dalam bentuk konsentrat mineral. Dimana IUPK ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, maksimal sebanyak dua kali; kedua, perusahaan tambang yang memiliki IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun, yang akan dievalusi oleh Pemerintah setiap enam bulan sekali untuk memeriksa perkembangan pembangunan smelter tersebut; dan ketiga, perusahaan tambang harus tunduk pada kewajiban perpajakan prevailing (berubah-ubah) dan melakukan divestasi hingga 51% secara bertahap sejak diberlakukannya kebijakan tersebut.
Sebagai alat pendukung, mereka berusaha membujuk dan memfasilitasi dua suku amugme dan kamoro, sebagai pemilik hak wilayah adat untuk mengancam Freeport harus di tutup, Juga tidak kalahnya, Freeport megunakan Buruh sebagai kekuatan untuk megancam pemerintah degan aksi demo beberapakali oleh Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF). Dari kedua kelompok ini masih ada kelompok lain yang sudah di konsolidasi.
Smua hanya skenario Kolonial Indonesia dan imperialisme As, ini perang politik antara mereka, hanya saja, siapa pemilik harus dilibatkan. tidak salah jika Buruh sebagai tenaga kerja perusahaan dan perwakilan kedua suku sebagai Pemilik Hak wilayah ada difasilitasi untuk ke Jakarta Sekan-akan murni kebijakan kedua kelompok. Tentu mereka adalah korban ganda yang diperalat oleh drakula raksasa dan serigalah buas.
Dan sudah tentu, mereka sadar bahwa saat kontrak karya pertama 1967, tidak satupun perwakilan dari orang Papua yang dilibatkan dalan kontrak karya pertama, dan Sudah menjadi rahasia umum bahwa kehadiran freeport di papua telah menghancurkan hak-hak demokratik rakyat papua barat dimana PEPERA penentuan Pendapat rakyat dilakukan dibawah ancaman senjata, penuh teror dan intimidasi.
Kali ini, mereka akan sangad berhati-hati untuk megambil sikap. mungkin, menurut mereka untuk menghalau perjuangan pembebasan nasional papua berarti melibatkan orang papua dalam menentukan massa depan freeport secara bersama.
Mereka adalah legiun keparat yang bertempur degan kita, layaknya kertas yang siap untuk di remuk akan tetapi mereka memintah kita untuk membantuhnya agar mereka dapat terus hidup Makmur diatas penderitaan kita dan terus memeragi kita.
Sikap kita jelas, memilih perang melawan imperialisme, kolonialisme dan militer adalah salah satu sikap perjuangan yang harus dilancarkan. Untuk mencapai satu tujuan bersama Pembebasan nasional sebagai tahapan awal perjuangan kita.
Sumber Catatan Kamrad Jefri W
Dulu mereka segaja menutupi kerakusan dan kepentingan mereka sendiri. Mereka, Imperialisme As dan klas Borjuasi monopoli beserta klas reaksioner pendukungnya, terus memproduksi juga menyebarluaskan kebohongan besar dan takhyul, bahwa rakyat papua tidak bisa hidup tanpa berharap pada imperialisme As, dan bila tanpa investasi kaum imperialis.
Imperialisme As dan Borjuasi Monopoli telah menunjukan kerakusan akan Sumber daya alam papua. Kita tidak membuka kedok busuknya, mereka sendiri yang menunjukan watak aslinya. Dan akhirnya jelas bahwa merakalah yang membutuhkan kita dan kekayaan alam di negri kita.
Oleh Pemerintahan kolonial, setelah menetapkan PP No. 1 Tahun 2017 degan beberapa persyaratan bagi semua perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia: pertama, semua perusahaan tambang yang memiliki Kontrak Karya harus mengubah izinnya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) jika ingin mengekspor dalam bentuk konsentrat mineral. Dimana IUPK ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, maksimal sebanyak dua kali; kedua, perusahaan tambang yang memiliki IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun, yang akan dievalusi oleh Pemerintah setiap enam bulan sekali untuk memeriksa perkembangan pembangunan smelter tersebut; dan ketiga, perusahaan tambang harus tunduk pada kewajiban perpajakan prevailing (berubah-ubah) dan melakukan divestasi hingga 51% secara bertahap sejak diberlakukannya kebijakan tersebut.
Sebagai alat pendukung, mereka berusaha membujuk dan memfasilitasi dua suku amugme dan kamoro, sebagai pemilik hak wilayah adat untuk mengancam Freeport harus di tutup, Juga tidak kalahnya, Freeport megunakan Buruh sebagai kekuatan untuk megancam pemerintah degan aksi demo beberapakali oleh Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF). Dari kedua kelompok ini masih ada kelompok lain yang sudah di konsolidasi.
Smua hanya skenario Kolonial Indonesia dan imperialisme As, ini perang politik antara mereka, hanya saja, siapa pemilik harus dilibatkan. tidak salah jika Buruh sebagai tenaga kerja perusahaan dan perwakilan kedua suku sebagai Pemilik Hak wilayah ada difasilitasi untuk ke Jakarta Sekan-akan murni kebijakan kedua kelompok. Tentu mereka adalah korban ganda yang diperalat oleh drakula raksasa dan serigalah buas.
Dan sudah tentu, mereka sadar bahwa saat kontrak karya pertama 1967, tidak satupun perwakilan dari orang Papua yang dilibatkan dalan kontrak karya pertama, dan Sudah menjadi rahasia umum bahwa kehadiran freeport di papua telah menghancurkan hak-hak demokratik rakyat papua barat dimana PEPERA penentuan Pendapat rakyat dilakukan dibawah ancaman senjata, penuh teror dan intimidasi.
Kali ini, mereka akan sangad berhati-hati untuk megambil sikap. mungkin, menurut mereka untuk menghalau perjuangan pembebasan nasional papua berarti melibatkan orang papua dalam menentukan massa depan freeport secara bersama.Mereka adalah legiun keparat yang bertempur degan kita, layaknya kertas yang siap untuk di remuk akan tetapi mereka memintah kita untuk membantuhnya agar mereka dapat terus hidup Makmur diatas penderitaan kita dan terus memeragi kita.
Sikap kita jelas, memilih perang melawan imperialisme, kolonialisme dan militer adalah salah satu sikap perjuangan yang harus dilancarkan. Untuk mencapai satu tujuan bersama Pembebasan nasional sebagai tahapan awal perjuangan kita.
Sumber Catatan Kamrad Jefri W
Post a Comment