Bertemu Dubes AS, DPRP angkat isu HAM dan kebebasan berpendapat

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda - Dok. Jubi

Jayapura, Jubi - DPR Papua mengangkat beberapa isu terkait Papua ketika bertemu Duta Besar Amerika untuk Indonesia Joseph R Donovan belum lama ini.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, beberapa hal terkait situasi Papua yang disampaikan di antaranya dugaan pelanggaran HAM yang hingga kini masih terus terjadi di Papua, dan pembungkaman ruang demokrasi atau kebebasan berpendapat di muka umum.

"Apa yang kami sampaikan bukan mengada-ada. Bukan asal-asalan. Itu kondisi yang benar-benar terjadi di Papua sekarang," kata Yunus Wonda, Jumat (10/3/2017).

Menurutnya, tak dipungkiri hingga kini pembungkaman ruang demokrasi di Papua masih saja terjadi. Akibatnya, kondisi itu selalu disoroti berbagai kalangan, terutama aktivis dan pemerhati HAM di Papua dan luar Papua.

"Selain pembungkaman ruang demokrasi dan pelanggaran HAM, kami juga menyampaikan hak-hak orang Papua yang dituangkan dalam beberapa Perdasus, tapi tidak diakomodir pemerintah pusat," ujarnya.

Perdasus yang dimaksud yakni Partai Lokal, Perdasus Orang Asli Papua dan Perdasus Rekrutmen Partai Politik di Papua. Tiga Perdasus itu telah disahkan DPR Papua dan Pemprov Papua tahun lalu, namun Kementerian Dalam Negeri menolak Perdasus itu.

"Penolakan Perdasus ini sampai saat belum ada klarifikasi. Langsung ditolak  pemerintah pusat. Dalam waktu dekat kami akan ke Kemendagri mempertanyakan alasan penolakan,” ujarnya.

Sumber: Tabloidjubi