PILKADA PANIAI RAMPOK DANA APBD KABUPATEN PANIAI TAHUN 2018
PILKADA PANIAI RAMPOK DANA APBD KABUPATEN PANIAI TAHUN 2018
"PNS Kelaparan Rakyat Sengsara Diambang Skenario Konflik Pilkada Paniai Untuk Pundi Keamanan"
Oleh: Wissel Van Nunubado
PENDAHULUAN
Saat melihat status facebook kawanku yang memberikan pesan situasi terkini kabupaten paniai melahirkan jutaan tanya terkait apa yang sedang terjadi di kabupaten yang terletak di tepian danau wissel meren itu ?
Dalam status yang lain menunjukan situasi keributan yang terjadi sekitar kantor bupati paniai saat acara pelantikan PJS. Bupati Paniai. Terlepas dari itu adapula foto lain yang menunjukan gambar mobil keamanan negara yang diparkir disekitar ibu kota kecamatan paniai timur.
Pertanyaan adalah apa yang sedang terjadi hari ini di kabupaten paniai ?. Siapa pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan keterangan objektif tentang kondisi kabupaten paniai saat ini.
Apakah Pjs. Gubernur Papua, Apakah Ketua DPRD Propinsi Papua, Apakah Kapolda Papua, Apakah Pangdam Papua, Apakah KPU Propinsi Papua, Apakah Pjs. Bupati Paniai, apakah ketua DPRD Paniai, apakah Kapolres Paniai, apakah Koramil Paniai, apakah KPUD Paniai ataukah siapa yang wajib berikan informasi kondisi paniai saat ini ?
Apapun yang terjadi di paniai hari ini dunia internasional ingin tahu, indonesia ingin tahu, papua ingin tahu dan paniai sendiri ingin tahu tentang kondisi terakhir kabupaten paniai. Para pihak diatas wajib menjelas kondisi terakhir di kabupaten paniai saat ini.
PILKADA PANIAI DAN ALIRAN DANA KEAMANAN
Semua tahu bahwa paniai akan mengelar pilkada dalam tahun 2018. Untuk itu KPUD dan Panwaslu tentunya telah menjalan kerja-kerjanya untuk mempersiapkan pesta demokrasi itu.
Selain itu kemendagri dan pemda propinsi papua juga telah menjalankan tugasnya untuk menyiapkan dan melantik penjabat bupati kabupaten paniai yang akan bertugas untuk suksesi pesta demokrasi tersebut.
Pertanyaannya mengapa ada banyak alat keamanan negara di kabupaten paniai. Apakah akan ada konflik berdarah sehingga mereka harus ada disana ?. Bukankah dikabupaten tersebut sudah perna mensukseskan pesta demokrasi dengan aman diperiode lalu, mengapa pilkada tahun 2018 kondisinya dibanjiri dengan alat keamanan negara ?. Kira-kira para pihak yang disebutkan diatas bisa menjelaskan kondisi itu ?.
Pertanyaannya adalah pengerahan alat keamanan negara dikabupaten paniai menjelang pilkada 2018 itu dibiayai oleh dana apa ?.
Apakah dana APBN 2018 ataukah APBD Kabupaten Paniai tahun 2018. Bagaimana dengan dana operasional disegala bidang sesuai RAPBD pemerintah kabuaten paniai tahun 2018 ?. Tentang ini siapa yang wajib berikan informasi kepada publik ?
Jika pembukaman informasi itu tetap seperti itu maka apabila nanti ada peristiwa berdarah maka para pihak yang bertanggungjawab atas pilkada 2018 (Pjs. Bupati Paniai, KPUD Paniai, Panwaslu Paniai dan Keamanan Negara) dan Para Kandidat Cabup dan Cawabub Paniai wajib bertanggungjawab.
Apapun alasannya jika peristiwa yang dikhawatirkan yaitu konflik berdarah itu terjadi maka para pihak wajib bertanggungjawab. Wajib bertanggungjawab. Wajib bertanggungjawab.
PILKADA PANIAI SARANA PROYEK KORUPSI
Penciptaan kondisi konflik dalam pilkada paniai sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Semua itu diketahui dengan pasti oleh para pihak yang terkait bahkan keamanan negara yang bertugas di kabupaten paniai.
Hanya manusia goblok dan terkutuk saja yang akan bahagia jika ada orang meninggal karena konflik pilkada. Begitupula hanya orang tidak berprikemanusiaan saja yang akan gembira menikmati uang karena konflik pilkada. Hanya SETAN saja yang menginginkan orang tidak bersalah mati karena Pilkada.
Pilkada adalah pesta demokrasi yang biasa dilakukan sejak lama. Masyarakat paniai sudah punya pengalaman pilkada yang damai tanpa konflik berdarah, jika hari ini kehadiran keamanan negara untuk menciptakan kondisi pilkada yang damai maka pertanyaan siapa yang ingin mengacaukan pilkada 2018 di kabupaten paniai ?. Yang jelas masyarakat paniai sudah punya pengalaman pilkada damai dipilkada sebelumnya.
Jangan menjadikan pilkada kabupaten paniai sebagai megaproyek korupsi dengan dalil ancaman konflik pilkada 2018. Untuk menciptakan kondisi yang damai maka segerah tanggkap dan adili para pihak yang diduga pemicu konflik baik dari pihak penyelenggara maupun kandidat pilkada paniai tahun 2018 sebab merekalah yang paling berkepentingan dalam pesta demokrasi ini.
Pilkada tidak membawa orang ke surga, jabatan tidak akan memberikan jaminan seseorang masuk surga. Ingat nyawa tidak dijual di toko atau supermarket. Jangan mau dijadikan alat untuk sukseskan terwujudnya mega proyek korupsi dalam agenda pilkada paniai.
JIKA KABUPATEN PANIAI ADALAH WILAYAH PROPINSI PAPUA MAKA PJS. GUBERNUR PAPUA DAN ANGGOTA DPRP WAJIB MEMANTAU JALANNYA PILKADA PANIAI DAN SEGERAH TARIK MILITER DARI PANIAI DAN BIARKAN ANGGOTA KORAMIL DAN POLRES PANIAI YANG MENGAWASI JALANNYA PILKADA DAMAI DI PANIAI SEPERTI PILKADA SEBELUMNYA.
PJS. GUBERNUR PAPUA, POLDA PAPUA, DPRP DAN KPU PROPINSI PAPUA SEGERA BENTUK TIM ANTI KONFLIK PILKADA PANIAI (TAK-PILKADA PANIAI) DAN DITERJUNKAN KE PANIAI SEKARANG JUGA.
"PNS Kelaparan Rakyat Sengsara Diambang Skenario Konflik Pilkada Paniai Untuk Pundi Keamanan"
Oleh: Wissel Van Nunubado
PENDAHULUAN
Saat melihat status facebook kawanku yang memberikan pesan situasi terkini kabupaten paniai melahirkan jutaan tanya terkait apa yang sedang terjadi di kabupaten yang terletak di tepian danau wissel meren itu ?
Dalam status yang lain menunjukan situasi keributan yang terjadi sekitar kantor bupati paniai saat acara pelantikan PJS. Bupati Paniai. Terlepas dari itu adapula foto lain yang menunjukan gambar mobil keamanan negara yang diparkir disekitar ibu kota kecamatan paniai timur.
Pertanyaan adalah apa yang sedang terjadi hari ini di kabupaten paniai ?. Siapa pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan keterangan objektif tentang kondisi kabupaten paniai saat ini.
Apakah Pjs. Gubernur Papua, Apakah Ketua DPRD Propinsi Papua, Apakah Kapolda Papua, Apakah Pangdam Papua, Apakah KPU Propinsi Papua, Apakah Pjs. Bupati Paniai, apakah ketua DPRD Paniai, apakah Kapolres Paniai, apakah Koramil Paniai, apakah KPUD Paniai ataukah siapa yang wajib berikan informasi kondisi paniai saat ini ?
Apapun yang terjadi di paniai hari ini dunia internasional ingin tahu, indonesia ingin tahu, papua ingin tahu dan paniai sendiri ingin tahu tentang kondisi terakhir kabupaten paniai. Para pihak diatas wajib menjelas kondisi terakhir di kabupaten paniai saat ini.
PILKADA PANIAI DAN ALIRAN DANA KEAMANAN
Semua tahu bahwa paniai akan mengelar pilkada dalam tahun 2018. Untuk itu KPUD dan Panwaslu tentunya telah menjalan kerja-kerjanya untuk mempersiapkan pesta demokrasi itu.
Selain itu kemendagri dan pemda propinsi papua juga telah menjalankan tugasnya untuk menyiapkan dan melantik penjabat bupati kabupaten paniai yang akan bertugas untuk suksesi pesta demokrasi tersebut.
Pertanyaannya mengapa ada banyak alat keamanan negara di kabupaten paniai. Apakah akan ada konflik berdarah sehingga mereka harus ada disana ?. Bukankah dikabupaten tersebut sudah perna mensukseskan pesta demokrasi dengan aman diperiode lalu, mengapa pilkada tahun 2018 kondisinya dibanjiri dengan alat keamanan negara ?. Kira-kira para pihak yang disebutkan diatas bisa menjelaskan kondisi itu ?.
Pertanyaannya adalah pengerahan alat keamanan negara dikabupaten paniai menjelang pilkada 2018 itu dibiayai oleh dana apa ?.
Apakah dana APBN 2018 ataukah APBD Kabupaten Paniai tahun 2018. Bagaimana dengan dana operasional disegala bidang sesuai RAPBD pemerintah kabuaten paniai tahun 2018 ?. Tentang ini siapa yang wajib berikan informasi kepada publik ?
Jika pembukaman informasi itu tetap seperti itu maka apabila nanti ada peristiwa berdarah maka para pihak yang bertanggungjawab atas pilkada 2018 (Pjs. Bupati Paniai, KPUD Paniai, Panwaslu Paniai dan Keamanan Negara) dan Para Kandidat Cabup dan Cawabub Paniai wajib bertanggungjawab.
Apapun alasannya jika peristiwa yang dikhawatirkan yaitu konflik berdarah itu terjadi maka para pihak wajib bertanggungjawab. Wajib bertanggungjawab. Wajib bertanggungjawab.
PILKADA PANIAI SARANA PROYEK KORUPSI
Penciptaan kondisi konflik dalam pilkada paniai sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Semua itu diketahui dengan pasti oleh para pihak yang terkait bahkan keamanan negara yang bertugas di kabupaten paniai.
Hanya manusia goblok dan terkutuk saja yang akan bahagia jika ada orang meninggal karena konflik pilkada. Begitupula hanya orang tidak berprikemanusiaan saja yang akan gembira menikmati uang karena konflik pilkada. Hanya SETAN saja yang menginginkan orang tidak bersalah mati karena Pilkada.
Pilkada adalah pesta demokrasi yang biasa dilakukan sejak lama. Masyarakat paniai sudah punya pengalaman pilkada yang damai tanpa konflik berdarah, jika hari ini kehadiran keamanan negara untuk menciptakan kondisi pilkada yang damai maka pertanyaan siapa yang ingin mengacaukan pilkada 2018 di kabupaten paniai ?. Yang jelas masyarakat paniai sudah punya pengalaman pilkada damai dipilkada sebelumnya.
Jangan menjadikan pilkada kabupaten paniai sebagai megaproyek korupsi dengan dalil ancaman konflik pilkada 2018. Untuk menciptakan kondisi yang damai maka segerah tanggkap dan adili para pihak yang diduga pemicu konflik baik dari pihak penyelenggara maupun kandidat pilkada paniai tahun 2018 sebab merekalah yang paling berkepentingan dalam pesta demokrasi ini.
Pilkada tidak membawa orang ke surga, jabatan tidak akan memberikan jaminan seseorang masuk surga. Ingat nyawa tidak dijual di toko atau supermarket. Jangan mau dijadikan alat untuk sukseskan terwujudnya mega proyek korupsi dalam agenda pilkada paniai.
JIKA KABUPATEN PANIAI ADALAH WILAYAH PROPINSI PAPUA MAKA PJS. GUBERNUR PAPUA DAN ANGGOTA DPRP WAJIB MEMANTAU JALANNYA PILKADA PANIAI DAN SEGERAH TARIK MILITER DARI PANIAI DAN BIARKAN ANGGOTA KORAMIL DAN POLRES PANIAI YANG MENGAWASI JALANNYA PILKADA DAMAI DI PANIAI SEPERTI PILKADA SEBELUMNYA.
PJS. GUBERNUR PAPUA, POLDA PAPUA, DPRP DAN KPU PROPINSI PAPUA SEGERA BENTUK TIM ANTI KONFLIK PILKADA PANIAI (TAK-PILKADA PANIAI) DAN DITERJUNKAN KE PANIAI SEKARANG JUGA.
Post a Comment