Pengamat Pertanyakan Kebijakan PNG Blokir Facebook
Pemerintah Papua Nugini akan memblokir Facebook selama sebulan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah akun palsu dan mempelajari efek dari media sosial tersebut kepada masyarakat Papua Nugini.
"Selama itu kamu akan mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi pengguna yang bersembunyi dibalik akun palsu, pengguna yang mengunggah gambar porno, dan mereka yang mengeposkan informasi salah dan menyesatkan," jelas Menteri Komunikasi Papua Nugini, Sam Basil, seperti dikutip PNGFact.
Pemerintah Papua juga menyebut akan membangun media sosial buatan sendiri untuk menyaingi Facebook.
"Kami juga kemungkinan akan membangun situs media sosial baru untuk warga Papua Nuigini agar menggunakan profil asli," tambahnya.
"Jika diperlukan kami akan pengembang aplikasi lokal untuk menciptakan situs yang lebih kondusif bagi warga Papua Nugini untuk berkomunikasi di dalam dan luar negeri."
Basil juga menyebut kalau pemblokiran ini juga akan memberi kesempatan Institut Penelitian Nasional di negaranya untuk menganalisa dan membuat riset mengenai siapa yang menggunakan platform tersebut.
Studi juga akan dilakukan mengenai bagaimana mereka menggunakannya. Sebab, saat ini di Papua Nuigini tengah meningkat kekhawatiran tentang kesejahteraan sosial, keamanan dan produktivitas.
Langkah ini disebutkan merupakan upaya untuk mendorong penegakan hukum Kejahatan Siber yang disahkan negara itu pada 2016 lalu. Pemerintah juga menyebut akan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa aturan tersebut dipatuhi.
Pemblokiran ini terkait dengan kekhawatiran Menteri Komunikasi Papua Nugini ini soal perlindungan data pribadi bagi masyarakat Papua Nugini di Facebook.
Pengamat mempertanyakan
Meski demikian, pemblokiran ini menimbulkan tanda tanya bagi sebagian kalangan. Sebab, menurut Dr Sinpeng, ahli media digital dan politik dari Universitas Sydney, biasanya negara lain melakukan pemblokiran Facebook menjelang pemilihan umum atau diblokir sepenuhnya seperti yang dilakukan China.
"Satu bulan adalah batas waktu yang menarik, saya tidak yakin apa yang bisa mereka dapat dan mengapa pemblokiran ini diperlukan. Anda tetap bisa melakukan analisa Facebook tanpa memblokirnya," tuturnya, seperti diberitakan The Guardian.
Dan data apa yang dikumpulkan pemerintah? Jika mereka mengkhawatirkan berita palsu banyak cara untuk melakukannya tanpa melakukan pemblokiran." (eks/cnnindonesia.com)
"Selama itu kamu akan mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi pengguna yang bersembunyi dibalik akun palsu, pengguna yang mengunggah gambar porno, dan mereka yang mengeposkan informasi salah dan menyesatkan," jelas Menteri Komunikasi Papua Nugini, Sam Basil, seperti dikutip PNGFact.
Pemerintah Papua juga menyebut akan membangun media sosial buatan sendiri untuk menyaingi Facebook.
"Kami juga kemungkinan akan membangun situs media sosial baru untuk warga Papua Nuigini agar menggunakan profil asli," tambahnya.
"Jika diperlukan kami akan pengembang aplikasi lokal untuk menciptakan situs yang lebih kondusif bagi warga Papua Nugini untuk berkomunikasi di dalam dan luar negeri."
Basil juga menyebut kalau pemblokiran ini juga akan memberi kesempatan Institut Penelitian Nasional di negaranya untuk menganalisa dan membuat riset mengenai siapa yang menggunakan platform tersebut.
Studi juga akan dilakukan mengenai bagaimana mereka menggunakannya. Sebab, saat ini di Papua Nuigini tengah meningkat kekhawatiran tentang kesejahteraan sosial, keamanan dan produktivitas.
Langkah ini disebutkan merupakan upaya untuk mendorong penegakan hukum Kejahatan Siber yang disahkan negara itu pada 2016 lalu. Pemerintah juga menyebut akan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa aturan tersebut dipatuhi.
Pemblokiran ini terkait dengan kekhawatiran Menteri Komunikasi Papua Nugini ini soal perlindungan data pribadi bagi masyarakat Papua Nugini di Facebook.
Pengamat mempertanyakan
Meski demikian, pemblokiran ini menimbulkan tanda tanya bagi sebagian kalangan. Sebab, menurut Dr Sinpeng, ahli media digital dan politik dari Universitas Sydney, biasanya negara lain melakukan pemblokiran Facebook menjelang pemilihan umum atau diblokir sepenuhnya seperti yang dilakukan China.
"Satu bulan adalah batas waktu yang menarik, saya tidak yakin apa yang bisa mereka dapat dan mengapa pemblokiran ini diperlukan. Anda tetap bisa melakukan analisa Facebook tanpa memblokirnya," tuturnya, seperti diberitakan The Guardian.
Dan data apa yang dikumpulkan pemerintah? Jika mereka mengkhawatirkan berita palsu banyak cara untuk melakukannya tanpa melakukan pemblokiran." (eks/cnnindonesia.com)
Post a Comment