Presiden: Dialog Jakarta – Papua Sudah Ketinggalan Kereta

Presiden Negara Federal Republik Papua Barat dan Kepolisian Negara Papua

Port Numbay - WSP, menyimak situasi politik, hukum dan keamanan di Tanah Papua yang kian hari kian menjadi rumit bahkan semakin ramai dibahas. Beberapa hari belakangan ini, netisen Papua diramaikan dengan topik seputar Dialog Papua – Jakarta. Pada beberapa media cetak bahkan elektronik mengekspos permintaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI ) kepada Presiden Jokowi agar menunjuk utusan khusus yang akan menangani atau memfasilitasi Dialog antara Jakarta dan Papua. Hal ini disampaikan oleh koordinator tim Papua LIPI Adriana Elizabeth kepada wartawan di Jakarta, Senin ( 14/3/016 ).

“ Dialog jangan lagi dianggap tabu. Selama ini ada ketakutan pemerintah bahwa dialog pasti arahnya adalah kemerdekaan Papua. Dialog nasional bukan untuk membicarakan Posisi, tetapi membicarakan kepentingan berbeda yang selama ini menjadi akar permasalahan di Papua, katanya.”

Namun sampai saat ini belum ada Konsep dialog jelas yang akan dilaksanakan di Papua. Bahkan Konsep dialog nasional untuk mewujudkan perdamaian belum terlalu dikenal di Indonesia. Namun dialog nasional sudah pernah dilakukan untuk menyelesaikan konflik di beberapa seperti, Yaman, Tunisia, Sudan dan Libya. Dialog nasioanl dan mediasi damai bukan proses yang instan karena membangun kembali saling percaya antara pihak yang berkonflik memerlukan waktu, sangat mungkin dialog mengalami kegagalan.
“ Apabila itu terjadi, proses dialog dapat dimulai kembali. Namun harus ada pihak yang berupaya untuk memulai lagi.”

Tanggapan yang berbeda datang dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Forkorus Yaboisembut, S.Pd. Beliau mengatakan bahwa Dialog Nasional dan internasioanl adalah salah satu agenda resmi rakyat bangsa Papua yang telah dibahas dan ditetapkan dalam Konggres Rakyat Papua II tahun 2000 di GOR Cenderawasih Jayapura – Papua.

“ Dialog itukan agenda resmi rakyat bangsa Papua. Tetapi kelakuan Jakarta kita sudah tau, suka berbelat – belit, putar sana, putar sini. Pokoknya banyak alasan yang tidak masuk akal sehat. Jadi bagi rakyat Papua, Dialog Nasional itu sudah barang basi alias ketinggalan kereta.”

Sekedar diketahui, Forkorus Yaboisembut, S.Pd, didaulat oleh Rakyat Bangsa Papua dalam suatu forum demokrasi tradisional atau yang dikenal dengan Konggres Rakyat Papua III, Tanggal 17 – 19 Oktober 2011 di lapangan Zakeus Abepura-Jayapura. Pada kesempatan tersebut beliau dipilih sebagai Presiden yang kemudian mendeklarasikan pemulihan Negara Papua dalam bentuk Negara Federal Republik Papua Barat.

“ Agenda Negara Federal Republik Papua Barat hanya satu, yakni menuju Pengakuan NFRPB secara substansial berdasarkan hukum publik internasional. Oleh sebab itu tugas kami adalah menjejaki perundingan dengan pemerintah Republik Indonesia untuk meminta pengakuan dan mengatur peralihan kekuasaan dari NKRI kepada NFRPB. Hal ini kami lakukan dengan mengrim surat negosiasi kepada Presiden RI, pertama kepada SBY sebanyak tiga kali menyurat, dan kepada Presiden Jakowidodo sebanyak dua kali.” 

Dan tugas ini sedang dikerjakan oleh Komite Independent Papua ( KIP ), hanya untuk memenuhi aturan main di tingkat internasional. Batas waktu untuk menunggu tanggapan balik Jakarta sampai bulan Maret 2016 ini, jika belum ada jawaban maka masalah ini akan perluas bahkan statusnya ditingkatkan kejenjang yang lebih tingg dan lebih professional, demikian tutup beliau.

( boy , Port Numbay News )