Pidato Ulang Tahun ke - 54 Hari Bendera dan Lambang Nasional Papua
Pidato Ulang Tahun ke-54 Hari Bendera dan Lambang2 Nasional 1 December 2015
Saudara2 sebangsa dan setanah-air,
Pedjoang2 dan Pengungsi2 di PNG dan di Diaspora,
Saudara2 sebangsa dan setanah-air,
Pedjoang2 dan Pengungsi2 di PNG dan di Diaspora,
Pertama-tama kita mengutjapkan sjukur kepada Tuhan Pentjipta langit dan bumi jang menganugrahi tanah dan bangsa Papua jang kita sama-sama tjintai. Hari ini 1 December 2015, Ulang Tahun ke- 54 Hari Bendera dan Lambang2 Nasional. Hari ini, 54 tahun jang lalu, Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea) menetapkan Hari Bendera dan Lambang2 Nasional. Bendera Bintang Kedjorah sebagai bendera negeri (land vlag).
Adalah sangat keliru, ada tulisan2 dari saudara2 pedjoang Papua jang menulis di sosial media mengatakan 1 December 1961 adalah kemerdekaan. Ini sangat keliru !!
Dewan Nieuw Guinea tidak memproklamirkan negara Papua Barat. Kalau ada, mohon buktikan naskah Proklamasi kemerdekaan itu.
Seharusnja kita berterima-kasih kepada mereka2 jang rela dan setia, walaupun tingkatan pengetahuan rendah. Mereka telah menetapkan lambang2 negara Papua pada 1 December 1961. Kita diberikan dasar2 nasionalisme Papua pada hari bersedjarah ini. Karena semangat dan usaha mereka, maka kita sekarang bisa terikat dalam Lambang2 Nasional jang resmi dan dalam Perdjoangan Nasional. Djika bukan 1 December 1961, kini masalah lambang2 negara akan memetjahkan Persatuan Nasional setjara permanen.
Kekurangan dari 1 December 1961, sama-sekali tidak menghilangkan artinja, sebagai pantjangan pertama “Papua Merdeka”. Hal ini mendjiwai setiap pemuda-pemudi Papua dari satu generasi ke generasi lain.
1 Juli 1971 hanja melengkapi kekurangan2 1 December 1961 sesuai tata-pergaulan internasional - setjara hukum dan politik.
Letnan dua TNI Seth Jafeth Rumkorem menggabungkan diri di Markas Victoria awal Juni 1970. Pemuda2 dan pemudi jang masih bertahan di Markas Victoria adalah Jacob Hendrik Pray, Jael Pray, Uri Richard Joweny, Philemon Snamaido T. Jarisetouw, Marthen Tabu, Louis Nussy, Enos Burumey, Agus Bonsapia, Fred Duith, Obed Bill Sabuni, Pieter Bonsapia, Simon Imbiry dan Jan Nussy.
Pada 15 Juni 1970 Tekad Nasional oleh pemuda-pemudi ini untuk melandjutkan Perdjoangan Papua Merdeka. Isi Tekad Nasional adalah “Konsolidasi untuk Perdjoangan dilandjutkan mendjawab Keputusan Madjelis Umum PBB 19 November 1969 dan hasil PEPERA 1969 jang tidak adil dari pemerintah neo-kolonial Republik Indonesia. Kedua, persiapan2 dilakukan untuk “Proklamasi Sepihak” dilakukan sebelum Pemilihan Umum jang pertama dan demokratis di Indonesia 5 Juli 1971.
Dengan demikian Perdjoangan dilandjutkan dengan membuka lembaran sedjarah jang baru oleh pemuda-pemudi Papua di Markas Victoria.
Asal mulanja Perserikatan Bangsa-Bangsa terlibat dalam masalah Nieuw Guinea Barat dimulai dengan formasi 1949 oleh Komisi PBB atas Indonesia. Dengan terbentuknja Konferensi Medja Bundar (Round Table Conference) di Den Haag.Dengan perdjandjian ini menghasilkan pemindahan kedaulatan oleh Dutch East Indies dari pemerintah keradjaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dibawah pimpinan President Soekarno.
Mendjelang perundingan2, Belanda mendesak penerimaan kedaulatan atas Nieuw Guinea Barat. Indonesia protest, chususnja diantara klik Soekarmo jang basisnja di Djawa. Pada pihak lain, sesuai dengan kemerdekaan Indonesia, Mohammad Hatta (Wakil President Pertama) menentang rekan2nja bahwa orang2 Papua bukan orang2 Indonesia dan mempunjai hak bagi negara mereka sendiri.
Bung Hatta negarawan Indonesia jang menolak Papua dimasukkan kedalam wilajah Republik Indonesia Serikat. Pendiriannja itu diutarakan dalam rapat Badan Penjelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 10 Juli 1945.
Hatta tidak hanja berhadapan dengan Soekarno dan Soepomo, djuga dengan Agus Salim dan terutama Muhammad Jamin. Orang jang terachir ini pernah berpidato dihadapan sidang BPUPKI pada 31 Mei dengan menjinggung wilajah Nusantara pada masa kekuasaan Madjapahit.
Hatta berbitjara : “Saja belum dapat menerimanja oleh karena kalau kita tindjau dari ilmu pengetahuan, maka ilmu selalu mulai dengan twijfel (keragu-raguan), tidak pertjaja. Kalau sudah ada bukti, bukti bertumpuk-tumpuk jang menjatakan bahwa bangsa Papua sebangsa dengan kita dan bukti itu njata betul-betul. Barulah saja mau menerimanja. Tapi buat sementara saja hanja mengakui bahwa bangsa Papua adalah bangsa Melanesia.
Tak hanja Papua. Bung Hatta pun menolak memasukkan Malaya dan Borneo Utara (sekarang Malaysia) kedalam wilajah Indonesia. Dia baru menerima djika bangsa Malaya sendiri jang menjatakan bergabung dengan Indonesia. Bung Hatta hanja menuntut wilajah Hindia Belanda, minus Papua.
Pada 15 November 1966 Pimpinan Komite Pembebasan Nieuw Guinea Barat mengirimkan surat kepada Secretaris PBB dan mengutip pernjataan Dr. Mohammed Hatta di PBB 11 Juli 1945. (U.N. Doc. A/PV. 1055, p.666). DR. Mohammed Hatta, Former Vice President of Indonesia, “Personally I am quite willing to state that I do not bother at all about Papua, that can be left to the Papua themselves. I recognize that the people of Papua too has the right to become a free nation”
Tuan Nicolaas Jouwe (ketua), Tuan Jeremias O. Manusaway (wakil ketua),Tuan Bernhard M..Tanggahma (sekretaris), Tuan Daniel R. Hanasbey (anggota), Tuan Jacob Papare (anggota), Tuan Said Kinder (anggota) dan Tuan Walter Lapon (anggota) tanda-tangani surat kepada Sekdjen PBB 15 November 1966.Tuan Nicolaas Jouwe tidak konsekwen dan sekarang ada berpesta-pora dengan penguasa2 RI di Djakarta.Sedangkan rakjat dan pedjoang2 Papua masih djadi mangsa TNI dan penguasa2 RI. TNI dan penguasa2 RI membunuh 500.000 rakjat dan pemimpin2 Papua. Indonesia sebagai negara demokrasi jang beradab akan bertanggung-djawab korban2 ini.
Sesudah Bung Hatta, Pak Yudi Syamhudi Suyuti, sedjahrawan Indonesia menjatakan hal jang sama dengan Bung Hatta Papua bukan Indonesia (Nusantara) Pak Yudi berbitjara atas fakta2 sedjarah Indonesia kuno dan sekarang. Pak Yudi jang berkampanje untuk Pak Djoko naik mendjadi Gubernur Jakarta Raya. Dan Pak Yudi djuga berkampanje untuk Pak Djoko terpilih djadi Presiden Republik Indonesia sekarang. Pak Yudi pula menguraikan sedjarah Indonesia.Papua adalah bangsa Melanesia
Rakjat Papua dan Pedjoang2 jang mulia, mengapa dalam ulang tahun hari bersedjarah ini, saja berkesempatan atas nama Pemerintah Nasional dan Senat menguraikan hal2 diatas untuk dimengerti. Sedjarah mengikat perkembangan masa lalu,sekarang dan masa depan. Ada orang2 Papua jang mengatakan bahwa Perdjoangan generasi tua sudah selesai. Sekarang perdjoangan generasi muda.Ini pandangan jang keliru sekali.
Perdjoangan satu bangsa adalah satu kesatuan. Sebagai lari estafet. Generasi tua lari dan serahkan dalam tangan generasi muda untuk melandjutkannja. Perdjoangan adalah satu kesatuan, baik nasional maupun internasional.
Djika kita meminta pertanggung-djawab Bung Hatta pada sidang BPUPKI. Bung Hatta-lah satu-satunja orang jang pada sidang BPUPKI sudah memperingatkan bahaja nasionalisme jang chauvinistik, nasionalisme jang memberhalakan persatuan diatas segala-galanja.
Dalam interupsinja untuk menolak argumen Yamin dan Soekarno, Hatta exsplisit sudah berbitjara ihwal “nasionalisme jang meluap-luap keluar”.” Hanja tentang Papua saja dengar kemarin uraian-uraian jang menguatirkan, oleh karena dapat timbul kesan keluar, bahwa kita seolah-olah mulai dengan tuntutan jang agak imperialistik. .......
Seumur hidup kita menentang imperialisme, djanganlah kita memberi kepada pemuda2 kita andjuran atau semangat imperialisme, semangat meluap keluar,” katanja.
Rakjat Papua dan Pedjoang2 jang mulia, mengutip pidato saja di Side Event on Indonesia Human Rights, Geneva, 14 March 2014. Side Event ini diorganisir oleh Non-Violent Radical Party Transnational Transparent dan Unrepresented Nations and Peoples Organization. “The right to self-determination is the goal that the National Government of Republic of West Papua and its people are seeking.
By continuing annexation of West Papua, Indonesia is operating in contradiction of the spirit and the letter of its constitution, which in the first and second line of its preamble states :
“Whereas independence is the inalienable right of all nations, therefore, all colonialism must be abolished in this world as it is not conformity with humanity and justice.”
“Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”
Saja atas nama Pemerintah Nasional dan Senat menjerukan kepada seluruh lapisan rakjat Papua sesuai huruf dan djiwa Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971 untuk mendukung usaha2 Pemerintah dan Senat di forum internasional. Pemerintah Nasional dan Senat adalah terompet jang dunia internasional akan mendengar suara rakjat Papua lewat lembaga2 ini.
Mediator/moderator internasional jang rakjat Papua merindukan adalah UNPO dan partners2nja bersama Pemerintah Nasional/OPM dan Senat setjara non-violence dengan pemerintah Indonesia untuk penjelesaian damai. Ini harapan kita sekalian sesuai dengan huruf dan djiwa alinia terachir mukadimah konstitusi Republik Papua Barat sebagai kebidjaksanaan Pemerintah dan Senat.
Rakjat Papua dan Pedjoang2 jang mulia, saja sendiri menjaksikan pembunuhan2 kedji dan permainan kotor ini dalam Perdjoangan. Tuhan masih melindungi saja pribadi dari pembunuhan2 ini. Saja uraikan hal2 ini untuk djangan terulang dalam Perdjoangan. Sebagai Pedjoang Papua Merdeka, mutlak terbuka, sportif dan rasa patriotisme. Kalau seorang pedjoang memiliki tiga unsur ini pasti kita sudah lama memenangkan neo-kolonialisme Indonesia di Asia dan Pasifik.
Kepada rakjat Papua sekalian, ditanah-air dan didiaspora, Pemerintah dan Senat lewat hari bersedjarah ini mengingatkan bahaja baru DIALOG JAKARTA PAPUA! Penannggung-djawab Pater Dr. Neles Tebay, Pr. bertemu almarhum Seth Jafeth Rumkorem. Surat dari alm. tertanggal 28 Juni 2010 kepada Dewan Adat jang diserahkan lewat Pater Neles Tebay. Ia tidak serahkan dan katakan kepada Tuan2 Maury dan Sapioper, bahwa dia lupa untuk menjerahkannja. Djawaban anak ketjil.
Hamba Tuhan menipu !! Bishop Tutu berdjoang sampai Afrika Selatan tjapai tudjuan. Banjak pendeta2 asal Papua dan Pater Neles Tebay, hamba Tuhan, tapi terima uang darah dari pemerintah RI untuk pertahankan Papua dalam otonomi Indonesia.
Diatas darah dan air mata rakjat Papua, Pater Neles Tebay dianugerahi “nobel peace price” di Japan.
Kami akan menguraikan bahaja Dialog Jakarta Papua dan schema Dialog. Pimpinan dan Tokoh Papua kepada Tim Ahli kepada Djuru Runding (dimana Tuan2 Rex Rumakiek, Dr. John Otto Ondawame, Benny Wenda, Octovianus Mote dan Njonja Leoni Tanggahma. Pengangkatan ini sesuai Deklarasi Perdamaian Papua Jayapura, 7 Juli 2011) Dari situ ke mediator penindjau kepada djuru runding. Kemudian ke Tim Ahli dan Presiden.Jang hadir Bpk. Djoko Sujanto selaku Menkopolhukam RI, Bpk Bekto Suprapto, selaku Kapolda Papua, bpk. Erfi Triasunu selaku Panglima Kodam 17 Cenderawasih. Anehnja penguasa2 RI hadir! Kami akan publikasikannja untuk diketahui. WASPADA!! Rakjat Papua dan Pedjoang2 akan kami berikan data bahaja Dialog Jakarta Papua dalam tulisan2 kami pada website Pemerintah Nasional dan UNPO.
Saja beritahukan Pater Neles Tebay via telepon, mengapa Pater urus Dialog Jakarta Papua. Ini masalah intern. Masalah Papua adalah masalah internasional. Kita perlu mediator internasional untuk kita berunding dengan Indonesia. Tjaranja sama dengan Indonesia sendiri. Timor Timur jang mana UNPO mendjadi mediator internasional.Beliau katakan, ini satu usul baik dan akan diperhatikan.
Sampai hari ini tak ada feed back Pater Neles Tebay atas usul2 kami untuk tjara damai dengan pemerintah RI.
Victor Kaisiepo dan Dolf Tompoh dkk (Volks Front) tidak bajar uang iuran dan tidak serius dengan UNPO. Ada uang jang diterima oleh Volks Front sesuai sumber terpertjaja dari Volks Front. Uang jang diterima dipakai untuk bepergian ke Jakarta bertemu Menteri2 Indonesia dan BAKIN. Ini bukti jang tak bisa disangkal. Diatas darah rakjat dan pedjoang2 Papua, kaum oportunis berpesta-pora .
Pada 22 November 2013 Pemerintah Nasional/OPM sebagai Observer UNPO di Cape Town, Afrika Selatan. Upatjara keanggotaan permanent UNPO pada 23 Mei 2014 setjara resmi dikantor Pemerintah Nasional/OPM di Den Haag, Nederland..
New World Summit mengundang Pemerintah Nasional/OPM ambil bagian dalam konferensi bersama negara2 lain.
Pemerintah Nasional bersama Pemerintah Savoe menanda-tangani Treaty pengakuan kedaulatan di Parlemen Eropa pada 2 Juli 2015. Peristiwa bersedjarah ini disaksikan oleh Sekretaris Djenderal UNPO, Presiden Atjeh dan beberapa negara jang hadir pada waktu itu. Papua Barat (Pemerintah Nasional/OPM) terpilih dalam Presidency UNPO.
Pada 24 September 2015 Menlu Sapioper dan saja bersama UNPO bertemu Pedjabat Tinggi PBB dan bitjarakan nasib Pengungsi Papua Barat di PNG lebih dari 30 tahun jang tidak diperlakukan sesuai Konvensi Geneva.Untuk itu Pemerintah PNG dan Pemerintah RI berusaha untuk pengembalian pengungsi2 Politik Papua jang dinamakan BORDER CROSSER.
Pada 24 dan 25 September 2015, Pemerintah Nasional/OPM ikuti latihan Advocacy dan Diplomacy di PBB,Geneva. Workshop ini dipimpin oleh 3 (tiga) Profesor (universitas Oxford, universitas Boston, universitas Hawai) dan pegawai2 PBB.Program ini diselenggarakan oleh UNPO, Tibet Justice Centre, PBB dan tiga universitas.
UN Forum Minority mengundang UNPO Presidency dan djuga Papua Barat (Pemerintah Nasional/OPM )hadiri dengan topic“Minorities in the Criminal Justice System” diselenggarakan di PBB, Geneva 24 dan 25 November 2015. Ini garis besar apa jang ditjapai Pemerintah/OPM dan Senat dalam 2 tahun terachir ini.
Djika kita mengikuti uraian sedjarah Indonesia, maka tuntutan Indonesia tidak punja dasar atas tuntutannja.Tuntutan rakjat Papua mempunjai dasar jang kuat, politik dan hukum. Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971 adalah melengkapi kekurangan pada 1 December 1961. Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971 adalah tata-tjara kita dan bahasa kita mendjawab tipu-muslihat pemerintah RI. Djuga Madjelis Umum PBB jang take-note masalah Papua Barat pada 19 november 1969 di New York.
Istilah take-note berarti PBB sedang ikuti masalah Papua Barat setjara saksama. Tergantung orang2 Papua.
Mutlak semua organisasi2 Perdjoangan bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka jang sudah 50 (lima puluh) tahun berdjoang bersama rakjat, pemerintah nasional dan senat.
United Liberation Movement jang belum 1 (satu) tahun usia mutlak bergabung dengan OPM dan Pemerintah Nasional. Ada suara2 jang kritik Pemerintah Nasional mesti kembali ke status RPG (Revolutionary Provisional Government). Hal ini keliru. Perkembangan politik memerlukan Pemerintah mutlak ditingkatkan dari Pemerintah Revolusioner Sementara mendjadi Pemerintah Nasional Republik Papua Barat.. Pemerintah Nasional sesuai huruf dan djiwa Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971.
Amerika dan Cuba, dua negara ini bermusuhan. Menteri Luar Negeri John Kerry sudah memulihkan hubungan Diplomatik kedua negara. Amerika dengan Viet-Nam, perang Viet-Nam. Hubungan Diplomatik baik.Tjontoh2 ini memberikan peladjaran kepada orang2 Papua mutlak bersatu dibawah satu Organisasi Pajung dan Pemerintah Nasional. Usaha diluar itu adalah usaha RI dkk-nja.
Mengapa Proklamasi Sepihak dilakukan pada 1 Juli 1971? Proklamasi Sepihak harus dilakukan 4 (empat) hari dimuka rakjat Papua setjara hukum dan politik ikut memilih kebidjaksanaan Pemerintah Republik Indonesia.
Empat hari dimuka, rakjat Papua setjara sepihak Proklamirkan kemerdekaannja dan tidak ikut dalam kebidjaksanaan Pemerintah Republik Indonesia. Sedjak 1 Juli 1971, bendera negeri mendjadi bendera nasional. Lambang2 negeri mendjadi lambang2 nasional dan Hai Tanahku Papua mendjadi Lagu Kebangsaan Papua.
Ada suara2 orang Papua jang mengatakan bahwa Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971 adalah naskah dari Tuan Nicolaas Jouwe. Hal ini keliru sekali djika anda tidak mau mengenal sedjarah sendiri dan tidak mau ketinggalan.Pendjelasan, pada 22 Juni 1971, tiga naskah diadjukan (naskah Tuan Seth Jafeth Rumkorem, naskah Tuan Jacob Hendrik Pray dan naskah Uri Joweny dan Louis Nussy).Rapat umum menerima naskah Uri Joweny dan Louis Nussy mendjadi naskah Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971 dilampirkan.
Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971 adalah realisasi hari bersedjarah 1 December 1961 jang belum dilengkapi. Djika 1 December 1961 sudah diproklamirkan oleh Nieuw Guinea Raad, pasti Soekarno tidak akan umumkan TRIKORA di Djokjakata 19 December 1961.
Rakjat2 di Pasifik agar waspada! Lampu kuning mulai berkelip-kelip untuk idee Indonesia Raja jang diidam-idamkan. Expansionist sudah hadir di Melanesia dengan keanggotaan Melanesian Spearhead Group (MSG).
Trikora Indonesia menangkan Papua Barat dengan tipu-muslihat. Dwikora, Indonesia tidak bisa lawan negara2 commonwealth.
Sekarang Indonesia berhasil dengan tipu-muslihatnja mendjadi anggota MSG untuk mempertahankan Papua Barat mendjadi daerah otonomi RI.
Hidup 1 December, hidup hari lambang2 nasional! Hidup rakjat Papua, hidup rakjat Melanesia!
Kita berdjoang untuk menang ! Djalan itu pajah tapi djangan menjerah!
A/n Pemerintah Nasional dan Senat,
Louis Tz. Nousy
Ketua Senat
Contact
The National Government of the Republic of West Papua
Thomas Schwenckestraat 30, 2563 BZ The Hague The Netherlands +31684424845
www.ngrwp.org
Adalah sangat keliru, ada tulisan2 dari saudara2 pedjoang Papua jang menulis di sosial media mengatakan 1 December 1961 adalah kemerdekaan. Ini sangat keliru !!
Dewan Nieuw Guinea tidak memproklamirkan negara Papua Barat. Kalau ada, mohon buktikan naskah Proklamasi kemerdekaan itu.
Seharusnja kita berterima-kasih kepada mereka2 jang rela dan setia, walaupun tingkatan pengetahuan rendah. Mereka telah menetapkan lambang2 negara Papua pada 1 December 1961. Kita diberikan dasar2 nasionalisme Papua pada hari bersedjarah ini. Karena semangat dan usaha mereka, maka kita sekarang bisa terikat dalam Lambang2 Nasional jang resmi dan dalam Perdjoangan Nasional. Djika bukan 1 December 1961, kini masalah lambang2 negara akan memetjahkan Persatuan Nasional setjara permanen.
Kekurangan dari 1 December 1961, sama-sekali tidak menghilangkan artinja, sebagai pantjangan pertama “Papua Merdeka”. Hal ini mendjiwai setiap pemuda-pemudi Papua dari satu generasi ke generasi lain.
1 Juli 1971 hanja melengkapi kekurangan2 1 December 1961 sesuai tata-pergaulan internasional - setjara hukum dan politik.
Letnan dua TNI Seth Jafeth Rumkorem menggabungkan diri di Markas Victoria awal Juni 1970. Pemuda2 dan pemudi jang masih bertahan di Markas Victoria adalah Jacob Hendrik Pray, Jael Pray, Uri Richard Joweny, Philemon Snamaido T. Jarisetouw, Marthen Tabu, Louis Nussy, Enos Burumey, Agus Bonsapia, Fred Duith, Obed Bill Sabuni, Pieter Bonsapia, Simon Imbiry dan Jan Nussy.
Pada 15 Juni 1970 Tekad Nasional oleh pemuda-pemudi ini untuk melandjutkan Perdjoangan Papua Merdeka. Isi Tekad Nasional adalah “Konsolidasi untuk Perdjoangan dilandjutkan mendjawab Keputusan Madjelis Umum PBB 19 November 1969 dan hasil PEPERA 1969 jang tidak adil dari pemerintah neo-kolonial Republik Indonesia. Kedua, persiapan2 dilakukan untuk “Proklamasi Sepihak” dilakukan sebelum Pemilihan Umum jang pertama dan demokratis di Indonesia 5 Juli 1971.
Dengan demikian Perdjoangan dilandjutkan dengan membuka lembaran sedjarah jang baru oleh pemuda-pemudi Papua di Markas Victoria.
Asal mulanja Perserikatan Bangsa-Bangsa terlibat dalam masalah Nieuw Guinea Barat dimulai dengan formasi 1949 oleh Komisi PBB atas Indonesia. Dengan terbentuknja Konferensi Medja Bundar (Round Table Conference) di Den Haag.Dengan perdjandjian ini menghasilkan pemindahan kedaulatan oleh Dutch East Indies dari pemerintah keradjaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dibawah pimpinan President Soekarno.
Mendjelang perundingan2, Belanda mendesak penerimaan kedaulatan atas Nieuw Guinea Barat. Indonesia protest, chususnja diantara klik Soekarmo jang basisnja di Djawa. Pada pihak lain, sesuai dengan kemerdekaan Indonesia, Mohammad Hatta (Wakil President Pertama) menentang rekan2nja bahwa orang2 Papua bukan orang2 Indonesia dan mempunjai hak bagi negara mereka sendiri.
Bung Hatta negarawan Indonesia jang menolak Papua dimasukkan kedalam wilajah Republik Indonesia Serikat. Pendiriannja itu diutarakan dalam rapat Badan Penjelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 10 Juli 1945.
Hatta tidak hanja berhadapan dengan Soekarno dan Soepomo, djuga dengan Agus Salim dan terutama Muhammad Jamin. Orang jang terachir ini pernah berpidato dihadapan sidang BPUPKI pada 31 Mei dengan menjinggung wilajah Nusantara pada masa kekuasaan Madjapahit.
Hatta berbitjara : “Saja belum dapat menerimanja oleh karena kalau kita tindjau dari ilmu pengetahuan, maka ilmu selalu mulai dengan twijfel (keragu-raguan), tidak pertjaja. Kalau sudah ada bukti, bukti bertumpuk-tumpuk jang menjatakan bahwa bangsa Papua sebangsa dengan kita dan bukti itu njata betul-betul. Barulah saja mau menerimanja. Tapi buat sementara saja hanja mengakui bahwa bangsa Papua adalah bangsa Melanesia.
Tak hanja Papua. Bung Hatta pun menolak memasukkan Malaya dan Borneo Utara (sekarang Malaysia) kedalam wilajah Indonesia. Dia baru menerima djika bangsa Malaya sendiri jang menjatakan bergabung dengan Indonesia. Bung Hatta hanja menuntut wilajah Hindia Belanda, minus Papua.
Pada 15 November 1966 Pimpinan Komite Pembebasan Nieuw Guinea Barat mengirimkan surat kepada Secretaris PBB dan mengutip pernjataan Dr. Mohammed Hatta di PBB 11 Juli 1945. (U.N. Doc. A/PV. 1055, p.666). DR. Mohammed Hatta, Former Vice President of Indonesia, “Personally I am quite willing to state that I do not bother at all about Papua, that can be left to the Papua themselves. I recognize that the people of Papua too has the right to become a free nation”
Tuan Nicolaas Jouwe (ketua), Tuan Jeremias O. Manusaway (wakil ketua),Tuan Bernhard M..Tanggahma (sekretaris), Tuan Daniel R. Hanasbey (anggota), Tuan Jacob Papare (anggota), Tuan Said Kinder (anggota) dan Tuan Walter Lapon (anggota) tanda-tangani surat kepada Sekdjen PBB 15 November 1966.Tuan Nicolaas Jouwe tidak konsekwen dan sekarang ada berpesta-pora dengan penguasa2 RI di Djakarta.Sedangkan rakjat dan pedjoang2 Papua masih djadi mangsa TNI dan penguasa2 RI. TNI dan penguasa2 RI membunuh 500.000 rakjat dan pemimpin2 Papua. Indonesia sebagai negara demokrasi jang beradab akan bertanggung-djawab korban2 ini.
Sesudah Bung Hatta, Pak Yudi Syamhudi Suyuti, sedjahrawan Indonesia menjatakan hal jang sama dengan Bung Hatta Papua bukan Indonesia (Nusantara) Pak Yudi berbitjara atas fakta2 sedjarah Indonesia kuno dan sekarang. Pak Yudi jang berkampanje untuk Pak Djoko naik mendjadi Gubernur Jakarta Raya. Dan Pak Yudi djuga berkampanje untuk Pak Djoko terpilih djadi Presiden Republik Indonesia sekarang. Pak Yudi pula menguraikan sedjarah Indonesia.Papua adalah bangsa Melanesia
Rakjat Papua dan Pedjoang2 jang mulia, mengapa dalam ulang tahun hari bersedjarah ini, saja berkesempatan atas nama Pemerintah Nasional dan Senat menguraikan hal2 diatas untuk dimengerti. Sedjarah mengikat perkembangan masa lalu,sekarang dan masa depan. Ada orang2 Papua jang mengatakan bahwa Perdjoangan generasi tua sudah selesai. Sekarang perdjoangan generasi muda.Ini pandangan jang keliru sekali.
Perdjoangan satu bangsa adalah satu kesatuan. Sebagai lari estafet. Generasi tua lari dan serahkan dalam tangan generasi muda untuk melandjutkannja. Perdjoangan adalah satu kesatuan, baik nasional maupun internasional.
Djika kita meminta pertanggung-djawab Bung Hatta pada sidang BPUPKI. Bung Hatta-lah satu-satunja orang jang pada sidang BPUPKI sudah memperingatkan bahaja nasionalisme jang chauvinistik, nasionalisme jang memberhalakan persatuan diatas segala-galanja.
Dalam interupsinja untuk menolak argumen Yamin dan Soekarno, Hatta exsplisit sudah berbitjara ihwal “nasionalisme jang meluap-luap keluar”.” Hanja tentang Papua saja dengar kemarin uraian-uraian jang menguatirkan, oleh karena dapat timbul kesan keluar, bahwa kita seolah-olah mulai dengan tuntutan jang agak imperialistik. .......
Seumur hidup kita menentang imperialisme, djanganlah kita memberi kepada pemuda2 kita andjuran atau semangat imperialisme, semangat meluap keluar,” katanja.
Rakjat Papua dan Pedjoang2 jang mulia, mengutip pidato saja di Side Event on Indonesia Human Rights, Geneva, 14 March 2014. Side Event ini diorganisir oleh Non-Violent Radical Party Transnational Transparent dan Unrepresented Nations and Peoples Organization. “The right to self-determination is the goal that the National Government of Republic of West Papua and its people are seeking.
By continuing annexation of West Papua, Indonesia is operating in contradiction of the spirit and the letter of its constitution, which in the first and second line of its preamble states :
“Whereas independence is the inalienable right of all nations, therefore, all colonialism must be abolished in this world as it is not conformity with humanity and justice.”
“Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”
Saja atas nama Pemerintah Nasional dan Senat menjerukan kepada seluruh lapisan rakjat Papua sesuai huruf dan djiwa Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971 untuk mendukung usaha2 Pemerintah dan Senat di forum internasional. Pemerintah Nasional dan Senat adalah terompet jang dunia internasional akan mendengar suara rakjat Papua lewat lembaga2 ini.
Mediator/moderator internasional jang rakjat Papua merindukan adalah UNPO dan partners2nja bersama Pemerintah Nasional/OPM dan Senat setjara non-violence dengan pemerintah Indonesia untuk penjelesaian damai. Ini harapan kita sekalian sesuai dengan huruf dan djiwa alinia terachir mukadimah konstitusi Republik Papua Barat sebagai kebidjaksanaan Pemerintah dan Senat.
Rakjat Papua dan Pedjoang2 jang mulia, saja sendiri menjaksikan pembunuhan2 kedji dan permainan kotor ini dalam Perdjoangan. Tuhan masih melindungi saja pribadi dari pembunuhan2 ini. Saja uraikan hal2 ini untuk djangan terulang dalam Perdjoangan. Sebagai Pedjoang Papua Merdeka, mutlak terbuka, sportif dan rasa patriotisme. Kalau seorang pedjoang memiliki tiga unsur ini pasti kita sudah lama memenangkan neo-kolonialisme Indonesia di Asia dan Pasifik.
Kepada rakjat Papua sekalian, ditanah-air dan didiaspora, Pemerintah dan Senat lewat hari bersedjarah ini mengingatkan bahaja baru DIALOG JAKARTA PAPUA! Penannggung-djawab Pater Dr. Neles Tebay, Pr. bertemu almarhum Seth Jafeth Rumkorem. Surat dari alm. tertanggal 28 Juni 2010 kepada Dewan Adat jang diserahkan lewat Pater Neles Tebay. Ia tidak serahkan dan katakan kepada Tuan2 Maury dan Sapioper, bahwa dia lupa untuk menjerahkannja. Djawaban anak ketjil.
Hamba Tuhan menipu !! Bishop Tutu berdjoang sampai Afrika Selatan tjapai tudjuan. Banjak pendeta2 asal Papua dan Pater Neles Tebay, hamba Tuhan, tapi terima uang darah dari pemerintah RI untuk pertahankan Papua dalam otonomi Indonesia.
Diatas darah dan air mata rakjat Papua, Pater Neles Tebay dianugerahi “nobel peace price” di Japan.
Kami akan menguraikan bahaja Dialog Jakarta Papua dan schema Dialog. Pimpinan dan Tokoh Papua kepada Tim Ahli kepada Djuru Runding (dimana Tuan2 Rex Rumakiek, Dr. John Otto Ondawame, Benny Wenda, Octovianus Mote dan Njonja Leoni Tanggahma. Pengangkatan ini sesuai Deklarasi Perdamaian Papua Jayapura, 7 Juli 2011) Dari situ ke mediator penindjau kepada djuru runding. Kemudian ke Tim Ahli dan Presiden.Jang hadir Bpk. Djoko Sujanto selaku Menkopolhukam RI, Bpk Bekto Suprapto, selaku Kapolda Papua, bpk. Erfi Triasunu selaku Panglima Kodam 17 Cenderawasih. Anehnja penguasa2 RI hadir! Kami akan publikasikannja untuk diketahui. WASPADA!! Rakjat Papua dan Pedjoang2 akan kami berikan data bahaja Dialog Jakarta Papua dalam tulisan2 kami pada website Pemerintah Nasional dan UNPO.
Saja beritahukan Pater Neles Tebay via telepon, mengapa Pater urus Dialog Jakarta Papua. Ini masalah intern. Masalah Papua adalah masalah internasional. Kita perlu mediator internasional untuk kita berunding dengan Indonesia. Tjaranja sama dengan Indonesia sendiri. Timor Timur jang mana UNPO mendjadi mediator internasional.Beliau katakan, ini satu usul baik dan akan diperhatikan.
Sampai hari ini tak ada feed back Pater Neles Tebay atas usul2 kami untuk tjara damai dengan pemerintah RI.
Victor Kaisiepo dan Dolf Tompoh dkk (Volks Front) tidak bajar uang iuran dan tidak serius dengan UNPO. Ada uang jang diterima oleh Volks Front sesuai sumber terpertjaja dari Volks Front. Uang jang diterima dipakai untuk bepergian ke Jakarta bertemu Menteri2 Indonesia dan BAKIN. Ini bukti jang tak bisa disangkal. Diatas darah rakjat dan pedjoang2 Papua, kaum oportunis berpesta-pora .
Pada 22 November 2013 Pemerintah Nasional/OPM sebagai Observer UNPO di Cape Town, Afrika Selatan. Upatjara keanggotaan permanent UNPO pada 23 Mei 2014 setjara resmi dikantor Pemerintah Nasional/OPM di Den Haag, Nederland..
New World Summit mengundang Pemerintah Nasional/OPM ambil bagian dalam konferensi bersama negara2 lain.
Pemerintah Nasional bersama Pemerintah Savoe menanda-tangani Treaty pengakuan kedaulatan di Parlemen Eropa pada 2 Juli 2015. Peristiwa bersedjarah ini disaksikan oleh Sekretaris Djenderal UNPO, Presiden Atjeh dan beberapa negara jang hadir pada waktu itu. Papua Barat (Pemerintah Nasional/OPM) terpilih dalam Presidency UNPO.
Pada 24 September 2015 Menlu Sapioper dan saja bersama UNPO bertemu Pedjabat Tinggi PBB dan bitjarakan nasib Pengungsi Papua Barat di PNG lebih dari 30 tahun jang tidak diperlakukan sesuai Konvensi Geneva.Untuk itu Pemerintah PNG dan Pemerintah RI berusaha untuk pengembalian pengungsi2 Politik Papua jang dinamakan BORDER CROSSER.
Pada 24 dan 25 September 2015, Pemerintah Nasional/OPM ikuti latihan Advocacy dan Diplomacy di PBB,Geneva. Workshop ini dipimpin oleh 3 (tiga) Profesor (universitas Oxford, universitas Boston, universitas Hawai) dan pegawai2 PBB.Program ini diselenggarakan oleh UNPO, Tibet Justice Centre, PBB dan tiga universitas.
UN Forum Minority mengundang UNPO Presidency dan djuga Papua Barat (Pemerintah Nasional/OPM )hadiri dengan topic“Minorities in the Criminal Justice System” diselenggarakan di PBB, Geneva 24 dan 25 November 2015. Ini garis besar apa jang ditjapai Pemerintah/OPM dan Senat dalam 2 tahun terachir ini.
Djika kita mengikuti uraian sedjarah Indonesia, maka tuntutan Indonesia tidak punja dasar atas tuntutannja.Tuntutan rakjat Papua mempunjai dasar jang kuat, politik dan hukum. Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971 adalah melengkapi kekurangan pada 1 December 1961. Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971 adalah tata-tjara kita dan bahasa kita mendjawab tipu-muslihat pemerintah RI. Djuga Madjelis Umum PBB jang take-note masalah Papua Barat pada 19 november 1969 di New York.
Istilah take-note berarti PBB sedang ikuti masalah Papua Barat setjara saksama. Tergantung orang2 Papua.
Mutlak semua organisasi2 Perdjoangan bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka jang sudah 50 (lima puluh) tahun berdjoang bersama rakjat, pemerintah nasional dan senat.
United Liberation Movement jang belum 1 (satu) tahun usia mutlak bergabung dengan OPM dan Pemerintah Nasional. Ada suara2 jang kritik Pemerintah Nasional mesti kembali ke status RPG (Revolutionary Provisional Government). Hal ini keliru. Perkembangan politik memerlukan Pemerintah mutlak ditingkatkan dari Pemerintah Revolusioner Sementara mendjadi Pemerintah Nasional Republik Papua Barat.. Pemerintah Nasional sesuai huruf dan djiwa Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971.
Amerika dan Cuba, dua negara ini bermusuhan. Menteri Luar Negeri John Kerry sudah memulihkan hubungan Diplomatik kedua negara. Amerika dengan Viet-Nam, perang Viet-Nam. Hubungan Diplomatik baik.Tjontoh2 ini memberikan peladjaran kepada orang2 Papua mutlak bersatu dibawah satu Organisasi Pajung dan Pemerintah Nasional. Usaha diluar itu adalah usaha RI dkk-nja.
Mengapa Proklamasi Sepihak dilakukan pada 1 Juli 1971? Proklamasi Sepihak harus dilakukan 4 (empat) hari dimuka rakjat Papua setjara hukum dan politik ikut memilih kebidjaksanaan Pemerintah Republik Indonesia.
Empat hari dimuka, rakjat Papua setjara sepihak Proklamirkan kemerdekaannja dan tidak ikut dalam kebidjaksanaan Pemerintah Republik Indonesia. Sedjak 1 Juli 1971, bendera negeri mendjadi bendera nasional. Lambang2 negeri mendjadi lambang2 nasional dan Hai Tanahku Papua mendjadi Lagu Kebangsaan Papua.
Ada suara2 orang Papua jang mengatakan bahwa Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971 adalah naskah dari Tuan Nicolaas Jouwe. Hal ini keliru sekali djika anda tidak mau mengenal sedjarah sendiri dan tidak mau ketinggalan.Pendjelasan, pada 22 Juni 1971, tiga naskah diadjukan (naskah Tuan Seth Jafeth Rumkorem, naskah Tuan Jacob Hendrik Pray dan naskah Uri Joweny dan Louis Nussy).Rapat umum menerima naskah Uri Joweny dan Louis Nussy mendjadi naskah Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971 dilampirkan.
Proklamasi Sepihak 1 Juli 1971 adalah realisasi hari bersedjarah 1 December 1961 jang belum dilengkapi. Djika 1 December 1961 sudah diproklamirkan oleh Nieuw Guinea Raad, pasti Soekarno tidak akan umumkan TRIKORA di Djokjakata 19 December 1961.
Rakjat2 di Pasifik agar waspada! Lampu kuning mulai berkelip-kelip untuk idee Indonesia Raja jang diidam-idamkan. Expansionist sudah hadir di Melanesia dengan keanggotaan Melanesian Spearhead Group (MSG).
Trikora Indonesia menangkan Papua Barat dengan tipu-muslihat. Dwikora, Indonesia tidak bisa lawan negara2 commonwealth.
Sekarang Indonesia berhasil dengan tipu-muslihatnja mendjadi anggota MSG untuk mempertahankan Papua Barat mendjadi daerah otonomi RI.
Hidup 1 December, hidup hari lambang2 nasional! Hidup rakjat Papua, hidup rakjat Melanesia!
Kita berdjoang untuk menang ! Djalan itu pajah tapi djangan menjerah!
A/n Pemerintah Nasional dan Senat,
Louis Tz. Nousy
Ketua Senat
Contact
The National Government of the Republic of West Papua
Thomas Schwenckestraat 30, 2563 BZ The Hague The Netherlands +31684424845
www.ngrwp.org
Post a Comment